MATERI HUKUM BISNIS

Dasar Hukum

•          KUHD

•          KUHPerdata

•          KUHPerusahaan

•          UU NO.40/2007 Ttg PT

•          UU NO. 5/1999 Ttg Larangan Usaha Tidak Sehat Dan Anti Monopoli

•          UU NO. 9/1999 Ttg Perlindungan Konsumen

•          TTG Hak Cipta

•          UU NO. 14/2001 TTGUU NO.19/2002  Merk

•          UU NO. 15/2002 TTG Paten

•          UU NO. 30/2000, TTG Rahasia Dagang

•          UU NO. 31/2000, TTG Desain Industri

•          UU NO.3/1982 TTG Wajib Daftar Perusahaan

•          PP No 42/2007 Tentang Waralaba, Dll...

Penamaan/peristilahan

•       Hukum Bisnis

•       Hukum Dagang

•       Hukum Niaga

•       Hukum Ekonomi

Hukum Perdata

Dalam bahasa asing

Business Law, Bestuur Rechts

Trade Law

Commerce Law

Economic Law

Privat Law

Pengertian Bisnis/business

•          Bisnis adlah kegiatan dagang,industri atau keuangan  yang dihubungkan dengan kegiatan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Friedman, Jack.P)

Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus

Hukum bisnis/business Law/Bestuur Recht

•          Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktifitas antar manusia dalam bidang perdagangan

•          Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian

HUKUM DAGANG/TRADE LAW

•          Hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan (Purwo Sutjipto)

Hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (persoon)dalam perdagangan atau perniagaan(Achmad Ichsan)

HUKUM NIAGA/TRADE LAW

•          Hukum niaga adalah hukum yang mengatur mengenai seluk beluk perniagaan

HUKUM EKONOMI/ECONOMIC LAW

•          Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan (Rachmat Soemitro)

•          Peraturan Per UU-an yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai legalitas, untuk mengatur aktifitas, perilaku dan pertumbuhan sektor ekonomi, serta menyelesaikan sengketanya, yang substansinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang terdapat dalam konstitusi negara tersebut (Adi Sulistiyono)

•          Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi dalam berbagai bidang ada yang diatur oleh hukum, ada yang tidak atau belum diatur oleh hukum. Hukum ekonomi tidak hanya mengatur ekonomi secara mikro saja namun juga membahas ekonomi secara makro, itu sebabnya hukum ekonomi ruang lingkupnya lebih luas ketimbang ketiga hukum  (dagang,niaga, dan bisnis)

Hukum ekonomi pembahasannya meliputi dua bidang, yaitu privat dan publik, Ruang lingkup hukum ekonomi lebih luas dari pada hukum dagang  dan hukum bisnis modern

Hukum Perdata/Privat Law

•          Hukum yang mengatur kepentingan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Harapan dunia bisnis pada Hukum

•          Menciptakan kepastian hukum dan stabilitas

•          Mendukung efisiensi dan produktifitas

•          Responsif (Nonet Dan Selznick)

•          Velocity (Bill Gate)

•          Mengandung daya predikbilitas

•          Menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak /adil (Adam Smit)

KAIDAH HUKUM

•          Peraturan perundang-perundangan yang dibuat secara sengaja oleh badan perlengkapan negara yang harus ditaati oleh warga masyarakat

MANUSIA --------- KEPENTINGAN --------- MANUSIA

                                      

                                 KONFLIK

                                   KAEDAH/NILAI

APAKAH HUKUM

n  ILMU PENGETAHUAN

n  KAIDAH

n  NILAI-NILAI

n  KEPUTUSAN PENGUASA

n  KEBIASAAN

n  PETUGAS

n  DISIPLIN

HUKUM

•          Dirrito

•          Law

•          Loi

•          IUS

•          Ahkam/Syar’i

•          Recht

•          Norma

•          LEX

Hukum

Sekumpulan/Himpunan Peraturan-Peraturan yang hidup bersifat imperatif berisikan suatu perintah, larangan,ijn untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata kehidupan masyarakat

Pendapat Doktrin

n  Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat

n  Meyers, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya

Fungsi Hukum Menurut Roscue Pound

n  Law as a tool of social engeneering

n  Law as a tool of control

   Menjamin ketertiban dan keteraturan

n  Mengatur Kehhidupan masyarakat

n  Penyelesaian sengketa

n  Sarana pembaharuan masyarakat

n  dll

Tujuan hukum:
Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia.


Hukum meliputi beberapa unsur:
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas

TUJUAN HUKUM

TUJUAN HUKUM ADALAH                   KEADILAN

                                                                       

                                                                        - Keadilan (arti sempit)

                                                                        - Kepastian Hukum

                                                                        - Kemanfaatan/Kedayagunaan

KEADILAN

u Justitia distributiva (ius suum cuique tribuere)

u Justitia commutativa

SUMBER HUKUM

n  Segala apa sja yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (Kansil, 1984 : 46)

n  SUMBER HUKUM :

Subyek Hukum:

Segala sesuatu yang dapat memperoleh , mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum

Subyek hukum terdiri dari:

1. Manusia
2. Badan Hukum

Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer)

1. Dewasa (21 Th)
2. Tidak dibawah pengampuan

Badan Hukum dibedakan menjadi:

1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll)
2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll)

YAYASAN

PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM

(UU NO. 16/2001)

1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
4. Yayasan tidak memiliki anggota

ORGAN YAYASAN

n  PEMBINA

n  PENGURUS

n  PENGAWAS

PEMBINA

n  Keputusan Anggaran Dasar

n  Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas

n  Menetapkan kebijakan umum

n  Pengesahan program kerja dan anggaran

n  Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan

PENGURUS

n  MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN

n  MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR PENGADILAN

PEMBUBARAN YAYASAN

n  Jangka waktu AD berakhir

n  Tujuan tercapai atau tidak tercapai

n  Putusan pengadilan denganalasan:

o        Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

o        Dinyatakan pailit

KOPERASI

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

                UU Nomor 25 tahun 1992

PRINSIP KOPERASI

n  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

n  Pengelolaan dilakukan secara demokratis

n  Pembagian SHU secara adil

n  Pemberian balas jasa sesuai modal

n  Kemandirian

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

n  RAPAT ANGGOTA

        pemegang kekuasaan tertinggi

        dilaksanakan min 1 kali setahun

        keputusan scr musyawarah mufakat

n  PENGURUS KOPERASI

n  PENGAWAS

MODAL KOPERASI

n  SIMPANAN POKOK

n  SIMPANAN WAJIB

n  DANA CADANGAN

HIBAH

SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.

Pengertian Benda

Benda adalah obyek hukum. Sesuai pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Jenis benda dibedakan menjadi;

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak
3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada.

Benda bergerak, dibedakan menjadi;

1. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.
2. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll.

Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;

1. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan yang melekat diatasnya.
2. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin alat-alat yang dipakai oleh pabrik.
3. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.

Hak Kebendaan (Zakelijkrecht): Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Sifat hak kebendaan, yaitu;

1. Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu mengikuti bendanya.
3. Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.
4. Hak terlebih dahulu (droit de preference).
5. Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya.

Asas Hukum Benda, antara lain;

1. Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak dapat disimpangi.
2. Dapat dipindahkan.
3. Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang yang dapat ditentukan.
4. Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh bendanya.
5. Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.
6. Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak bergerak dengan pendaftaran

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 570 KUHPer)

Ciri-ciri hak milik, antara lain;

1. Hak induk dari hak kebendaan lain.
2. Hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain.

Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik

Cara memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPer), antara lain

1. Pendakuan (toeiigening)
2. Ikutan (natrekking)
3. Kadaluarsa (verjaring)
4. Pewarisan (erfopvolging)

Penyerahan (levering).

Sifat memperoleh hak milik, yaitu;

1. Dapat secara asli (originair)
2. Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain).

Cara hilangnya hak milik, karena;

1. Pindah pada orang lain.
2. Hapusnya benda.
3. Pemilik melepas haknya.

Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan

1. Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta perkawinan.

Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan hokum

Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).

Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;

1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok).
2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.

Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang.

Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu;

1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.
2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi gadai.

Hak pemegang hak gadai;

1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.
2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.
3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas barang tersebut (hak retentie).

Kewajiban pemegang gadai adalah;

1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual barang apabila akibat kelalaiannya.
2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.

Gadai bisa terhapus jika;

1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.
2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

USAHA DAGANG

•          Merupakan suatu bentuk badan usaha pribadi yang memikul risiko secara pribadi pula atau perorangan. Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation atau een manszaak. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Usaha Dagang/sole trader/sole propierthorshif/one man corporation

•          Usaha perorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau usaha swasta yang pengusahanya satu orang, modal milik satu orang, dan dirikan atas kehendak seorang pengusaha.

•          Pengaturan UD , belum terdapat pengaturan yang resmi dalam peraturan perundang-undangan khusus UD

SUMBER MODAL PERUSAHAAN PERORANGAN/ PERUSAHAAN

Sumber modal Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman.

   Contoh Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang adalah toko pakaian, toko makanan dan lain-lain

TANGGUNG JAWAB PEMILIK
PERUSAHAAN PERORANGAN/
PERUSAHAAN DAGANG

Pada Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta

kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang

perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik Perusahaan Perorangan/  Perusahaan Dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas

Tanggung jawab usaha dagang

•          Segala kebendaan  siberhutang baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang sudah baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan (pasal 1131KUHPerdata)

Tanggung jawab secara pribadi terhadap segala risiko usaha dan terhadap pihak kreditur perusahaan

KELEBIHAN PERUSAHAAN PERORANGAN/
PERUSAHAAN DAGANG

-          Aktivitas relatif sedikit dan sederhana sehingga organisasinya relatif mudah.

-          Biaya organisasi rendah.

-          Pendirian dan pembubarannya mudah karena tidak memerlukan formalitas.

-          Seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik.

Manajemen relatif fleksibel

KEPERANTARAAN DALAM DUNIA BISNIS

n  Perantara adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal. Pengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan prinsipal.

n  Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasar kuasa atau dibawah pengawasan prinsipal.

n  Orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya

Timbulnya hubungan keperantaraan

n  Kewenangan yang diberikan prinsipal kepada perantara

n  Pengesahan oleh prinsipal atas perjanjian yang dibuat perantara

n  Force majeur/overmacht/act of god karena ketentuan undang-undang

Dasar hukum

n  UU Penanaman Modal

n  KUHPerdata

n  KUHD (Makelar, Komisioner)

n  Bidang Khusus UUPM (Dealer, Pialang

n  Keputusan Menteri Perindustrian

Makelar/Broker

n  Orang yang menjalankan peusahaan dengan menghubungan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadaakan berbagai perjanjian.

n  Seseorang yang pekerjaannya bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis antara para pihak tersangkut.

n  Ciri makelar adalah Diangkat secara resmi oleh pemerintah, bersumpah dimuka ketua pengadilan negeri (pasal 62 ayat 2 KUHD)

Syarat, sifat dan Hubungan

n  Diangkat atau mendapat ijin dari menteri keuangan, Berbentuk PT, Sanggup menyusun pembukuan/administrasi

n  Sifat,Hubungan tidak tetap, campuran antara pelayanan berkala dan pemberian kuasa

n  Berbuat atas nama pemberi kuasa, Makelar berfungsi sebagai perantara murni tak menjadi para pihak dalam perjanjia, yg menjadi pihak adalah pemberi kuasa dan pihak ketiga

Komisioner

n  Adalah seseorang perantara yang diberikan kuasa oleh prinsipal bertindak atas namanya tapi atas tanggung jawabnya sendiri

n  Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjianatas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan pembiayaan orang lain

 Ciri-ciri : Tidak ada syarat pengangkatan resmi dari pemerintah, Komesioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri, Komisioner tak wajib menyebut nama komiten, jadi ia menjadi para pihak dalam perjanjian, Ada kalanya bertindak atas nama pemberi kuasa

Agen (Agent)

n  Suatu perusaahaan yang mewakili pihak lainnya (prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu dimana sebagai imbalan atas jerih payah akan mendapatkan komisi tertentu

Permasalahan dalam kontrak Keagenan

n  Memberikan kebebasan antara prinsipal dan agen untuk menjalin hubungan hukum melalui penunjukkan atau pejanjian

n  Berbagai persyaratan

n  Dilihat dari TDP, maka hubungan hukum keagenan, apakah perjanjian atau pendaftaran.

Sengketa keagenan

n  Masalah tatacara pengakhiran tentang pihak

n  Standar untuk menilai kegiatan yang tidak memuaskan dari pihak agen

n  Lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak keagenan, dll

Distributor

n  Seseorang/badan bertindak sebagai distributor, bertindak unuk dan atas nama dirinya sendiri

Perbedaan antara Agen dan Distributor

n  Hubungan prinsipal , Agen : Seorang agen akan menjual barang/jasa untuk dan atas nama pihak prinsipal, sedangkan distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri (independen tender)

n  Pendapatan perantara, Agen : Berupa komisi dari hasil penjualan kepada konsumen, sedangkan distributor berupa laba dan selisih harga beli dengan harga jual kepada konsumen

n  Pembayaran harga

PERJANJIAN//CONTRACT/OVEREENKOMST/VERBINTENISSEN/AGREEMENT

PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG  LAIN ATAU LEBIH (Pasal 1313 KUHPerdata)

SUATU PERISTIWA  DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL.(Subekti)

Perjanjian adalah Hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan akibat Hukum atau Perbuatan hukum antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo)

Unsur Perjanjian

1. Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian.
2. Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian.
3. Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer)

1. Kata Sepakat
2. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum
3. Sesuatu hal yang tertentu/Obyek tertentu

Sebab /Causa yang halal

Syarat Sahnya Perjanjian Menurut  Hukum Kontrak Amerika

•          Adanya Offering (penawaran) dan Acceptance (penerimaan)

•          Metting of minds (persesuaian kehendak)

•          Consideration (Prestasi)

•          Competen parties and legal subyect matter (kemampuan para pihak dan legalitas tentang subyek)

Hukum Inggris

•          Intention to legal relation (para pihak yang menghendaki perjanjian)

•          Firm agreement (pihak-pihak mencapai persetujuan

•          Consideration, Para pihak harus berjanji memberikan prestasi (adanya prestasi)

•          Form, dibuat secara tertulis

•          Definite Terms, syarat-syarat tertentu itu harus jelas tidak boleh samar,sumir,ambigue, unpredictable

ASAS-ASAS PERJANJIAN (pasal 1338 ayat 1

•          Asas Terbuka

•          Konsensualisme (lihat pasal 1320 KUHPerdata)

•          Pacta Sunt  Servanda (Pacta Nuda Servanda Sunt

•          Asas Kebebasan Berkontrak (Fredom Of making Contract)

•          Asas etiked Baik /good floor faith (Itiked baik dalam arti subyektif/kejujuran, dan itiked baik dalam arti obyektif/kepatutan

PRESTASI/PERFORMANCE

•          Menurut Hukum Indonesia, model prestasi dalam suatu kontrak adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

•          Adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak melaksanakan sesuatu  (pasal 1234 KUHPerdata)

•          Apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986 : 10)

•          Hapusnya perjanjian

Hapusnya perjanjian (pasal 1381 KUHPerdata);

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau penitipan.
3. Novasi.
4. Kompensasi.
5. Percampuran Hutang.
6. Penghapusan Hutang.
7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.
8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.

WANPRESTASI

Wanprestasi/default/nonfulfilment/breach of contract adalah tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama

Wujud dari tidak memenuhi perjanjian ada tiga macam yaitu ;

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian

Debitur tidak pantas memenuhi perjanjian

FORCE MAJEURE/OVERMACHT/ACT OF GOD

FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu; keadaan dimana pihak kreditur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuat kontrak tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tidak dalam keadaan beritiked buruk

1. Bencana alam. (banjir,sunami, gempa bumi, dll)
2. Kehilangan
3. Keadaan di luar kemampuan

Keadaan memaksa (force majeur)

Tiga unsur yang harus dipenuhi;

1. Tidak penuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Akibat keadaan memaksa;

1. Kreditur  tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi.
2. Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut.
3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
4. Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).

GANTI RUGI

u Menurut pasal 1234 KUHPerdata, debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal0 dengan ingkar janji (pasal 1248 KUHPerdata)
Komponen ganti rugi : Beaya, Rugi, dan Bunga.

POLA SUATU PERJANJIAN

u Judul (Heading)

u Pembukaan (Opening)

u Komparisi(para pihak)parties

u Premis (Recitals) atau dasar pertimbangan

u Isi perjanjian

u Penutup

u Tanda-tangan (saksi-saksi, Lampiran)

Contoh :

u Perjanjian ini di buat......pada hari.....tanggal......bulan......tahun...para pihak yang mengikat perjanjian dalam naskah perjanjian di bawah ini :

u Pada hari ini......, tanggal......., bulan....., tahun........,di Cilegon tempat disepakati perjanjian jual beli oleh dan antara.....

u Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama    :

HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu

HKI

•          Hak kekayaan intelektual (untuk selanjutnya akan disingkat HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right terdapat organisasi internasional yang mewadahi yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization)

•          Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal sebutan Intellectual Property Right, kata ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "Hak Kekayaan Intelektual".

HKI

Jika ditelusuri lebih lanjut, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud, sesuai dengan pasal 503 KUH Perdata.

                (HUKUM, membagi benda secara umum, menjadi: benda yang berwujud dan tidak berwujud)

HKI

n  HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (secara singkat HKI adalah hak milik yang timbul dari karya, karsa, dan cipta manusia, jadi esensi dari HMI adalah ciptaan / creation)

Dasar Hukum HKI

n  UU Nomor 19 /2002 tentang Hak Cipta

n  ·Undang-undang Nomor 14/2001 tentang Merek

n  ·Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of                 Industrial Property dan Convention Establishing the      World Intellectual Property Organization

n  ·Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

n  ·Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of                 Literary and Artistic Works

n  ·Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

PRINSIP HKI

•          PRINSIP EKONOMI

•          PRINSIP KEADILAN

•          PRINSIP KEBUDAYAAN

•          PRINSIP SOSIAL

HAK CIPTA

o  PENGERTIAN

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

o  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

o  Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak Cipta

o  Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Subyek hak cipta

Pencipta

                seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta

                Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Obyek Hak Cipta

Yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

HAK CIPTA

ntuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan Uhasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa

(UU no. 19 tahun 2002)

SIFAT HAK CIPTA

Benda bergerak immateriel
 Dapat dibagi
 Tidak dapat disita

HAK CIPTA TERDIRI ATAS:

o  HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya

o  HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dilepas dengan alasan apapun

CIPTA YANG DILINDUNGI

o  Buku, program, dan semua hasil karya tulis

o  Ceramah, kuliah, pidato

o  Alat peraga

o  Lagu/musik, drama, seni rupa

o  Arsitektur, peta

o  Fotografi, sinematografi

o  terjemahan

Yang tidak ada hak cipta

o  Hasil rapat terbuka lembaga negara

o  Peraturan perundang-undangan

o  Pidato kenegaraan

o  Putusan pengadilan

o  Keputusan badan arbitrase

UU Yang mengatur Hak cipta

Ø  UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ø  UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)

Ø  UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

Ø  UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

HAK PATEN

Ø  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

                Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

o  Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

o  Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

o  Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

o  proses;

o  hasil produksi;

o  penyempurnaan dan pengembangan proses;

o  penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Undang - undang yang mengatur tentang paten

UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)

·   UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)

·    UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

HAK PATEN

Hak eksklusif yg diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi

(UU No. 14 Tahun 2001)

JANGKA WAKTU PATEN 20 TAHUN

PATEN SEDERHANA 10 TAHUN

Penyelesaian Sengketa
Tingkat I:  Pengadilan Niaga
Tingkat II: Mahkamah Agung

Arbitrase/Alternative Dispute Resolution

Pelanggaran Hak adalah Delik Aduan

Hak Merek

PENGERTIAN

 PENGERTIAN

·               Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

                Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

·     Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

·               Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

MEREK

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

UU no. 15 Tahun 2001

JENIS MEREK:

MEREK DAGANG

MEREK JASA

MEREK KOLEKTIF

Merek tidak dapat didaftar karena;

1. Bertentangan dengan UU, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Tidak memiliki pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yg dimohonkan paten.
5. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
6.                 Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
7. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
8.                 Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG MEREK

UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)

                UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

                UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

DESAIN INDUSTRI

PENGERTIAN

                (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) :

                                Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PENGERTIAN

                (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) :

                                Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

                                Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

o  Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

RAHASIA DAGANG

PENGERTIAN

                (Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) :

                                Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

INDIKASI GEOGRAFIS

PENGERTIAN

                (Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) :

                                Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.(Pasal 56 Ayat 1)

FRANCHISE

•          Globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek pula yang harus diperhatikan dlam rangka melakukan efektifitas bisnis

•          Adalah persetujuan dimana perusahaan atau distributor tunggal dari produk yang mempunyai merek dagang memberikan hak ekslusif kepada perusahaan lain  atau pengecer independen dengan imbalan pembayaran royalti dan menyesuaikan diri

Pengertian Franchise/Waralaba

•          Menurut Asosiasi Franchise Indonesia : Waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek,nama,sistem,prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu

Pengertian Waralaba

•          PP NO.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

•          Suatu sistem pendistrian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek  (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. (AFI)

UNSUR UNSUR WARALABA

•          Adanya perikatan

•          Adanya pemanfatan dan atau penggunaan

•          Adanya obyek

•          Adanya Imbalan atau jasa

•          Adanya peryaratan dan penjualan barang

•          Terdapat kontrak tertulis antara pihak franchisor dengan  pihak franchisee

Unsur franchise dari aspek bisnis

•          Metode Produksi

•          Adanya ijin dari pemilik

•          Adanya suatu merek

•          Untuk menjual produk dan jasa

•          Dibawah merek dagang franchise

PENGGOLONGAN FRANCHISE

•          Product Franchise, penerimaan franchise hanya bertindak mendistribusikan saja dari patner dengan pembatasan areal, Contoh : pengecer bahan bakar shell, british Petroleum

•          Procesing Franchise/Manufacturing Franchise, yaitu pemberi franchise hanya memegang peranan memberi know how dari suatu proses produksi, Contoh : Minuman Coca cola atau fanta

•          Businests format/system Franchise, pemberi franchise sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Contoh : Dunkin Donuts, Pizza Hut dll...

WARALABA

•       Franchisor atau pemberi waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya.

•       Franchisee atau penerima waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba

JENIS WARALABA

Waralaba dapat dibagi menjadi dua:

–      Waralaba Luar Negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.

–      Waralaba Dalam Negeri, juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba.

BIAYA WARALABA

Biaya waralaba meliputi:

•       Ongkos awal, dimulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan HKI.

•       Ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15 persen dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10 persen. Lebih dari 10 persen biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan

Franchising(Waralaba)

•          FRANCHISOR : Management + teknik, Pelatihan + Ide, Nama Perusahaan + Pengalaman, Know How + Logo

•          BENTUK KERJA SAMA

•          FRANCHISE : Energi  + Uang, Ide + Pengalaman, Lokasi ‘+ Kemauan

OBJEK FRANCISING

•          Barang dan jasa yang telah mempunyai pasar dan diterima oleh umum

•          Nama dagang atau merek dagang

•          Konsultan management keuangan atau pengawasan

•           Promosi Advertising dan pembelian

•          Kantor pusat layanan, dll.

KRITERIA FRANCHISE

•          Memiliki cirikhas  usaha

•          Terbukti sudah memberikan keuntungan

•          Miliki  standar atas pelayanan dan \ barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

•          Mudah diajarkan di aplikasikan

•          Adanya dukungan yang berkesinambungan

•          HKI yang telah terdaftar (pp 42/2007 bab II pasal 3)

KEUNGGULAN FRANCHISE

•          Dukungan dan pelatihan managemen

•          Penerimaan produk dan daya tarik merek

•          Standardisasi kualitas barang dan jasa

•          Program periklanan nasional

•          Bantual modal dan keuangan

•          Produk dan format bisnis yang sudah terbukti

•          Pemusatan daya beli

•          Pemilihan tempat dan proteksi teritorial

•          Barang sudah teruji dipasaran

•          Pengetahuan terhadap pasar

•          Pengendalian operesi dan struktural

KEKURANGAN FRANCHISE

•          IURAN waralaba dan royalti terus menerus

•          Sepenuhnya mengikuti operasi standar

•          Batasan dalam pembelian

•          Lini produk terbatas

•          Program pelatihan yang tidak memuaskan

•          Kejenuhan pasar

•          Kurang kebebasan

Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

–      Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

–      Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

–      Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

–      Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

•          Tujuan dan latar belakang

1. Menjaga kepentingan umum dan Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yg sama bagi pelaku usaha kecil,menengah dan besar
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan curang ditimbulkan oleh pelaku usaha?
4. Terciptanya efektiftifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha

Prinsip-prinsip umum dalam persaingan usaha

•          Rule of Reason dan Per se

•          Rule of reason adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat –akibat anti persaingan atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.

Per se adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan dimana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dan dapat di proses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan

Perjanjian yang dilarang

•          Oligopoli (pasal 4)

•          Penetapan harga pasal5-8)

•          Pembagian wilayah (pasal 9)

•          Pemboikotan (pasal 10)

•          Kartel (pasa 11)

•          Trust (pasal 12)

•          Oligopsoni (pasal 13)

•          Integrasi Vertikal (pasal 14)

•          Perjanjian tertutup (pasal 15)

•          Perjanjian dengan pihak luar negeri (pasal 16)

•          Ologopoli adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

•          Penetapan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama : Penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda; penetapan harga dibawah harga pa sar dan larangan menjual kembali barang atau jasa yang dibeli dengan harga lebih rendah,daripada harga yg telah diperjanjikan.

PENETAPAN HARGA

•          Perjajian penetapan harga /price Fixing Agreement

•          Diskriminasi harga /Price Discrimination

•          Harga pemangsa /predatory pricing

•          Resale Price Manintenance

•          Perjanjian penetapan harga adalah merupakan salah satu strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha yang tujuannya untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya , dimana dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha (produsen atau penjual) telah meniadakan persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual atu pasarkan, yg kemudian dapat berakibat kepada consumers surplus yang dimiliki oleh konsumen dipaksa beralih keprodusen atau penjual

Price discrimination agreement

•          Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimana untuk suatu produk yang sama dihual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda bedami

•          Diskriminasi harga bisa terjadi  bila : 1) barang tdk dak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain, 2)Sifat barang atau jasa tersebut memungkinkan dilakukan pembedaan harga, 3)praktek diskriminasi harga tidak memakan ongkos yang melebihi keuntungan dari kebijakan tersebut, 4) Pelaku usaha dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen

•          Contoh : Karcis Bioskop Twenty seOne Cilandak  Town Square

Resale price Maintenance

•          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat amengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

•          Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa  (perjanjian pembagian wilayah)

•          Penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penolakan penjualan setiap barang atau jasa (Perjanjian pembagian pemboikotan)

•          Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga (perjanjian kartel)

TRUS (Pasal 12)

•          Pelaku usahda dilarang membuat perjanjian  dengan pelaku usaha lain untk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yg bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan  terjadinya praktek monopoli

Oligopsoni (pasal 13

•          atau jasa dalam pasar bersangkutan yg dapat...

•          Pelaku usaha patut diduga atau ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelomPelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengembalikan harga atas barang dan dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam pok pelaku usha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa terentu

Integrasi Vertikal (pasal 14)

•          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangakaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli

Kegiatan Yang Dilarang

•          Monopoli (pasal 17)

•          Monopsoni (pasal 18)

•          Penguasaan pangsa pasar (pasal 19-21)

•          Persengkokolan (pasal 22-24)

•          Posisi Dominan (pasal 25)

•          Jabatan Rangkap (Pasal 26)

•          Pemilikan saham tertentu(pasal 27)

•          Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (pasal 28)

MONOPOLI (Pasal 17)

•          Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan di kuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehinggga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

•          Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan (monopsoni)

Penolkan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing-pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing,pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan, praktek monopoli

•          Terhadap pengusaha tertentu, jual rugi atau penetapan harga yang sangat rentadah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponenharga barang atau jasa (penguasaaan pasar)